Belenggu Budaya Risywah

Posted on May 11, 2010. Filed under: Feature Sosial Politik |

Ahmad Taufiq Abdurrahman

Suap menyuap yang haram seperti telah membudaya di Indonesia. Banyak orang enggan pusing atau repot mengikuti aturan yang berlaku, membuka peluang para oknum petugas/calo membisniskannya. Mental kemuliaan pun tergadaikan oleh uang.

Pameo popular “kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah”, dirasakan nyata oleh Fitri (bukan nama sebenarnya-red) ketika berurusan dengan beberapa lembaga birokrasi. Ketika mengurusi KTP, tak malu-malu seorang ibu petugas loket penerimaan berkas perpanjangan KTP langsung menodongnya uang.

“Seikhlasnya ibu aja deh, ganti biaya fotocopy,” ujar si ibu PNS itu. Padahal sejatinya, semua keperluan fotocopy di kantor sejenis kelurahan, segalanya sudah ditanggung negara, dari biaya kertas, listrik, pegawai, dan sebagainya.

Di lain waktu, Fitri mengurusi akte kelahiran anak pertamanya. Ia sengaja tak memanfaatkan jasa “calo” yang disediakan rumah sakit. Fitri yakin, pungli di kantor dinas kependudukan tidak seperti di kelurahan yang maklum “haus” pungli.

Tapi nyatanya, ketika berhadapan dengan front liner (petugas bagian depan) kantor pemerintah itu, sudah tersirat nuansa uang agar segalanya bisa cepat selesai dan lancar. “Mau yang berapa hari, bu?” tanya si petugas tanpa kompromi. “Kalo yang ikut prosedur, menunggu satu minggu. Kalo yang ekspres cukup satu hari,” sambung lelaki separuh baya itu.

Begitu mungkin keseharian yang lumrah kita temui di banyak kantor pemerintahan yang berhubungan langsung dengan urusan publik. Pundi-pundi uang mudah dituai, karena masyarakat ogah pusing dengan keruwetan garis birokrasi yang berliku-liku, atau “ketidak-ikslasan” pegawai negara melayani “hal-hal kering” penambah uang saku mereka. Banyolan santer pun rebak di masyarakat, “Kalau mau lancar gak perlu antri. Bayar aja!”

Walau memang harus diakui, sebenarnya tidak semua lubang-lubang pelayanan publik di instansi birokrasi berwajah buruk seperti yang diasumsikan masyarakat. Reformasi dan perbaikan kinerja, maupun menutup lubang-lubang pungli sudah banyak dilakukan.

Tapi, seperti kata pepatah, “Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak akan percaya.” Jadi sah kiranya hukum sosial menghakimi kebobrokan birokrasi yang penuh pungli sebagai warna umum budaya birokrasi Indonesia.

Pemutaran rekaman sadapan telepon Anggodo Widjoyo, adik tersangka buronan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) Anggoro Widjoyo, yang disiarkan langsung sejumlah stasiun televisi ke publik dari Mahkamah Konstitusi (MK), membuka seluas-luasnya kedok, bahkan borok hancurnya mental birokrat dan aparatur negara kita.

Mereka yang seharusnya berdiri memberi teladan penegakan hukum yang baik. Malah takluk oleh “perkasa”nya Anggodo sang pengusaha untuk mengakses segala lini aparat hukum, dan “mendikte” skenario BAP yang dikehendakinya.

Uang dan pemodal (kapital), sudah menjadi syarat lain kenyamana hidup di Tanah Air. Fenomena ini mengindikasikan tidak berjalannya “sistem” birokrasi, sehingga pihak pengusaha pun menjadi tergantung pada “oknum-oknum” yang bisa melicinkan urusan pekerjaannya. Supremasi hukum bisa “dibeli” oleh para pengusaha, agar resiko hukum atas pelanggaran mereka dapat diminimalkan.

Miskin Hati

Menurut Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, seperti dikutip Dr. Zainuddin Maliki (dalam Politisi Busuk), moralitas pejabat dan petinggi bangsa Indonesia cenderung masih “miskin hati”.

Dalam sebuah kesempatan, alumnus bidang Filsafat Barat di Middle East Technical University, Ankara, Turki itu menyatakan, kesadaran moral bangsa Indonesia sebenarnya cukup tinggi. Tapi sayangnya masih dalam level individual, dan tidak muncul ke permukaan sebagai sebuah etos dan kekuatan sosial yang mampu mengontrol dan mempengaruhi etika makro dalam bidang politik maupun birokrasi.

Dengan kata lain, imbuh Komar, kesalehan yang ada, baru pada tahap individual, dan belum terlembagakan secara sosial, apalagi menjelma sebagai karakter bangsa.

Menyikapi terkuaknya aib kasus suap dalam rekaman Anggodo Widjoyo, Komaruddin yang juga anggota Tim-8 pencari fakta kasus dua anggota KPK Bibit Samad dan Chandra Hamzah menyatakan, masyarakat saat ini sudah begitu percaya kepada KPK yang terbukti mampu bertindak tegas memberantas korupsi.

Terungkapnya kasus “rekayasa” menjerat petinggi KPK, tegas Komar dalam sebuah wawancara media, andai tidak lekas diselesaikan dengan memperhatikan emosi keadilan publik, maka kekecewaan masyarakat akan kian membukit. Dan bisa menjadi bola salju akumulasi kekecewaan yang sudah ada sejak lama ada. Hasilnya, masyarakat frustasi dan rentan memicu anarki.

=========

Boks 1

Budaya Tidak Tahu Malu

Selepas rekaman telepon yang diperdengarkan di MK, banyak nama pejabat dan aparat disebut-sebut terjerat perkara luar biasa itu. Puluhan konverensi pers sigap mereka gelar. Intinya, mereka menolak keterlibatan diri, bahkan ada yang ngeyel akan memejahijaukan pencatutan “nama baik”nya.

Menurut Prof. Dr. Rhenald Kasali, PhD., MSc., guru besar dalam bidang Ilmu Manajemen Universitas Indonesia, bila di Barat dikenal budaya salah, maka di Timur dikenal budaya malu. Di Barat, seseorang dapat dicopot dari jabatannya kalau ia tidak berkinerja, sedangkan di Indonesia, bila seseorang dicopot dari jabatannya maka itu berarti mempermalukan diri orang tersebut beserta keluarga besarnya.

Orang yang merasa dipermalukan, imbuh Kasali seperti diurai dalam orasi ilmiahnya berjudul ”Keluar dari Krisis: Membangun Kekuatan Baru Melalui Core Belief dan Tata Nilai”, akan sangat sangat kehilangan muka. Maka penting sekali seorang menjaga muka atasan, teman, kolega, atau pemimpinnya. Dialog-dialog yang dilakukan tidak efektif bila tidak memperhatikan kebiasaan menjaga muka.

Menunjukkan kesalahan seseorang dapat dipandang sebagai upaya menghilangkan “muka” (harga diri) seseorang. Kalau seorang pemimpin, manajer, atau pelayan masyarakat telah melakukan kesalahan yang ditunjukkan oleh orang lain (“dikoreksi” orang lain), maka hal ini dapat berakibat orang tersebut kehilangan muka.

Kasali menilai, prinsip transparansi yang diperkenalkan perekonomian pasar mengakibatkan para abdi masyarakat tak lagi bisa menyembunyikan kesalahan-kesalahannya. Dan ini berakibat negatif mebuat orang yang bersalah cenderung mencari kesalahan-kesalahan yang lain untuk menutupi kesalahan dirinya (“kehilangan“ mukanya).

Budaya negatif ini, imbuh Kasali, dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah budaya rai-gedhek (muka gedhek, atau muka tembok) yang artinya tidak tahu malu. Karena itu, masyarakat sangat butuh “jembatan” untuk menerima keterbukaan, yang tentunya harus dibarengi upaya membuka diri, memperbaiki kekurangan, melakukan koreksi diri.

Peran media massa yang mengkoreksi kesalahan para pejabat publik secara terbuka, perlu disambut sebagai jembatan menuju pembaharuan itu. Namun harus dijaga agar menghindari nilai-nilai saling curiga, konflik, maupun saling mencela.

=====

Boks 2

Budaya Pembawa Bencana

Dalam buku al-Fatâwâ asy-Syar’iyyah fî al-Masâ`il al-‘Ashriyyah Min Fatâwâ ‘Ulamâ` al-Balad al-Haram, Syeikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya apa implikasi risywah (budaya suap) jika sudah rebak di masyarakat.

Ulama kharismatik asal Arab Saudi itu menyatakan bahwa munculnya berbagai tindakan dan sikap maksiat, akan menyebabkan retaknya hubungan masyarakat, terputusnya tali kasih sayang antaranggota masyarakat, dan timbul kebencian, permusuhan, keengganan saling tolong menolong dalam kebajikan dalam masyarakat.

Selain itu, akan muncul dan menyebar perilaku-perilaku nista. Lalu akhlak mulia pun lenyap. Dan kecenderungan sikap untuk suka saling menganiaya juga lahir.

Suap, imbuh Baz, termasuk kategori pelecehan hak, dan merupakan jenis kezhaliman yang akan menyebabkan murka Allah SWT. Efek terburuknya akan mendatangkan adzab.

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya apabila manusia telah melihat kemungkaran, lantas tidak mengingkarinya, maka telah dekatklah Allah meratakan adzab-Nya terhadap mereka.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

=======

Boks 3

Haramnya Risywah

Risywah (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (al Fayumi, al-Misbah al-Munir; Ibn Hazm, al-Muhalla).

Semua ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan hukum. Bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Firman Allah SWT, “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.” (Qs. al-Mâ`idah [5]: 42)

Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan identiknya risywah dengan memakan barang yang diharamkan Allah. “Sebahagian kamu memakan harta sebagian lainnya di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Qs. al-Baqarah [2]: 188)

Dalam kasus suap-menyuap, Rasulullah SAW mengaskan bahwa yang dilaknat Allah bukan hanya si penyuap, tetapi juga penerima suap dan mediatornya. “Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap.” (HR. Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad)

Dari Abdullah ibn Umar RA, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.” (HR. Abu Daud)

Dari Tsauban Ra, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat/mengutuk orang yang memberi suap, yang menerima suap, dan orang yang menghubungkan keduanya.” (HR. Ahmad)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW telah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam masalah hukum.” (HR. at-Tirmidzi)

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Rubrikasi

  • Office

    Jl. Pancoran Baran XI no. 2 Jakarta Selatan Phone: (021)79184886-(021)27480899 Email: majalahqalam@yahoo.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: