Budaya Gayus Nan Sistemik

Posted on May 11, 2010. Filed under: Feature Sosial Politik |

Islahuddin

Korupsi di Indonesia sudah terjadi sistemik. Bukan hanya dilakukan perseorangan atau antarteman sekantor, tapi sudah merambah berjamaah antarkantor pemerintah. Kian menggiurkan praktik korupsi, khususnya bagi kalangan birokrasi, karena keuntungannya lebih terbuka daripada risiko yang dihadapi.

Praktik suap-menyuap, korupsi dam sejenisnya, sebenarnya bukanlah fenomena baru di Indonesia. Semua instansi pemerintah mulai yang terkecil hingga yang besar diyakini mengidap sindrom ini.

Dengan mata telanjang kita dengan mudah dapat melihatnya. Tak harus berada di balik pintu atau tembok tertutup, di pinggir jalan pun praktik kotor ini mudah dijumpai. Atau jangan-jangan kita pernah terlibat di dalamnya. Na’udzubillâh.

Praktik nilep uang haram ini ibaratnya seperti –maaf- ”kentut”, yang semua orang yakin akan keberadaannya. Namun untuk membuktikan siapa yang membuat angin beraroma tidak sedap itu tak mudah. Bahkan, kalaupun bunyinya nyaris sama, semua orang bisa dengan mudah mengelak. Karena tak ada bukti! Begitu kiranya jawaban paling mudah.

Walau praktik ini sudah “dimaklumi” keberadaaannya, namun “nyanyian” seorang Komisaris Jendral (Komjen) Polisi Susno Duaji tak ayal membuat orang terperangah. Kini korupsi sudah terjadi sistemik. Ia bukan hanya dilakukan bersama antarteman sekantor, namun telah berkait jamaah antarkantor pemerintah.

Guna memuluskan korupsi, pelaku biasanya bekerjasama dengan pihak penyidik di kepolisian. Setelah itu dilanjutkan kerjasama dengan pihak kejaksanaan sebagai penuntut umum. Bahkan juga hakim dari pihak pengadilan.

Artinya, walaupun nanti indikasi korupsi tercium, dengan mudah kongkalikong bisa terjadi. Dengan demikian, pelaku korupsi tak akan mudah dijerat, atau tak ada lagi rasa takut untuk melakukan korupsi di negeri ini.

Dengan fenomena ini, sekarang dapat dipastikan banyak orang berprofesi utama menjadi koruptor sebagai ”kerja sambilan” pejabat pemerintah. Bahkan contoh praktik korupsi di negeri ini -walau tak bisa digenaralisasi- sudah dimulai awal masuk menjadi aparat birokrasi (baca: PNS). Sungguh ironis.

Sebuah kisah, seorang guru sebut saja bernama Aisyah, sudah lama mengajar di sebuah TK swasta. Suatu saat ia ditawari untuk menjadi PNS oleh seorang kenalannya yang bekerja di salah satu instansi pemerintah. Karena saat itu memang ada kebijakan Pemerintah untuk mengangkat PNS dari guru swasta dengan status diperbantukan di TK tempat mengajar, kontan Aisyah menerima tawaran itu.

Namun ketika ia menindaklanjuti dengan mempersiapkan berkas yang dibutuhkan, kenalannya tersebut mengajukan syarat tambahan. Yaitu harus menyediakan dana puluhan juta agar dapat diterima. Kenalannya mengatakan bahwa ia dijatah untuk mencari tujuh orang PNS baru. Inilah yang membuat Aisyah bimbang. Sejumlah pro-kontra berkecamuk dalam pikirannya.

Awalnya ia mengiyakan permintaan itu, karena menyadari praktik ini sudah lumrah terjadi. Bahkan saking lumrahnya, timbul pembenaran dari masyarakat akan praktik ini. Untuk ”membersihkan” uang ”sogok”, mereka berdalih bahwa uang itu diniatkan sebagai ”sedekah” saja, bukan uang ”sogok”. Sebuah alasan yang aneh!

Padahal sudah jelas disebutkan dalam al-Qur’an kriteria kalangan yang berhak atas sedekah (mustahiq). Tentunya ”calo” jabatan tak masuk dalam kategori salah satu golongan penerima sedekah itu.

Rupanya dari penelusuran Qalam, istilah sedekah ala transaksi jabatan ini, bukan hanya terjadi di satu daerah saja. Namun juga di sejumlah daerah lain di Indonesia. Nampaknya, pendefenisian ”sedekah” baru ini juga mulai menampakkan gejala sistemik.

Untuk menambah pembenaran atas ”sogok”, dibuat juga alasan tambahan. Misalnya alasan ”meluruskan niat”. Setelah uang ”sogok” diubah niatnya sebagai sedekah, mereka juga harus berniat untuk tidak akan korupsi setelah menjadi PNS kelak.

Namun, bukankah pengalaman ”mengubah niat” di awal masuk PNS bisa berkembang ketika menjadi birokrat kelak. Misalnya mereka akan memungut dan mengharapkan ”sedekah” baru dari calon yang akan menjabat kelak.

Aisyah akhirnya mengambil keputusan untuk tidak mengambil ”kesempatan” menjadi PNS tersebut. Menurutnya, niat baik harus diikuti dengan praktik yang baik. Untuk menguatkan keyakinan ini ia mengambil sejumlah perumpamaan. Misalnya, jika ada seorang muda-mudi yang hendak berniat baik untuk menikah namun tidak disetujui orangtua, apakah perlu mereka melakukan hal kotor untuk memuluskan niat baik tersebut? Seperti sang pemuda menghamili dulu pacarnya agar dengan ”terpaksa” sang orangtua akan menyetujuinya.

Psikologi Korupsi

Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Prof. Dr. Komaruddin Hidayat mengatakan, pada dasarnya manusia selalu ingin mengejar impian berupa kesenangan dan menghindari penderitaan. Korupsi merupakan salah satu cara mendapatkan kesenangan dengan cara cepat, mudah, dan menggiurkan untuk dilaksanakan.

Apalagi saat ini, uang dan kekayaan sering menjadi patokan utama kesuksesan dan kerja keras seseorang. Tanpa uang, orang dianggap gagal. Tanpa materi tak sedikit orang dianggap pemalas dan bodoh, karena tak bisa bekerja menghasilkan uang banyak.

Mereka membayangkan, dengan uang mereka dapat memperoleh segala yang diimpikan, atau melakukan segala keinginan. Sebaliknya, tanpa uang, akan dibuat susahlah segalanya.

Korupsi makin menggiurkan masyarakat, khususnya kalangan birokrasi, karena keuntungannya lebih terbuka daripada risiko yang dihadapi. Banyak yang mengatakan bahwa para pelaku korupsi yang tertangkap hanyalah mereka yang “sedang sial” saja. Tanpa ada keadaan yang kebetulan mereka tidak akan ditangkap.

Lihat saja bagaimana Gayus Tambunan, staf Dirjen Pajak, seharusnya sudah bebas jika Susno Duadji tidak mengumbar ”nyanyian”nya. Begitu juga Bahasyim Asifi yang juga mantan pegawai di Dirjen Pajak.

Kini mereka sedang mengalami masa pesakitan. Kemewahan yang selama ini dipunyai, tak bisa dinikmati sementara waktu. Rumah mewah tak bisa ditempati, karena harus meringkuk di tahanan. Bahkan bukan tak mungkin keluarga mereka terseret dalam kasus yang dihadapi kelapa rumahtangganya itu.

====

Boks 1

4 Contoh Modus Korupsi

1. Proposal Fiktif

Sejumlah birokrat mengetahui celah-celah anggaran yang bisa dimanfaatkan. Sehingga dengan pengetahuan dan akses yang dimiliki, mereka bisa dengan mudah memainkan dana-dana yang telah dianggarkan negara. Jika ada anggaran untuk bantuan, misalnya, dibuatlah proposal fiktif permohonan bantuan untuk masjid, sekolah, atau lainnya.

2. Mark Up Anggaran

Hal ini mudah ditemui, dan seringkali orang memakluminya. Praktik mark up anggaran bukan hanya bisa terjadi di instansi pemerintah, tapi juga swasta. Contoh kecil, ketika belanja kebutuhan, mereka meminta agar kuitansi diperbesar dari harga sesungguhnya. Atau kasus mark up biaya tiket di Kementrian Luar Negeri, yang kasusnya kini tengah diproses Kejaksaan.

3. ”Uang Kemenyan” Meloloskan Proyek

Sudah menjadi rahasia umum, agar sebuah proyek yang diajukan pemerintah disetujui, orang yang mengikuti lelang harus menyediakan uang khusus bagi pejabat yang bertanggungjawab. Uang ini sering disebut ”uang kemenyan” untuk memuluskan lelang yang mereka ikuti.

4. Memungut Uang Saat Tugas

Banyak birokrat yang tidak bermental pelayanan bagi masyarakat. Sehingga ketika menjalankan tugas, seperti survei atau bimbingan ke sejumlah instansi, mereka minta dilayani. Bahkan sudah menjadi rahasia umum ketika mereka datang, uang transport atau ”amplop” harus tersedia ketika pulang. Padahal, mereka datang dalam rangka tugas, dan semua biaya sudah disediakan negara.

====

Boks 2

Jagalah Hati

Untuk meningkatkan kinerja dan kejujuran pegawai yang berurusan dengan pendapatan negara, Kementrian Keuangan menerapkan remunerasi, berupa pemberian tunjangan tambahan yang diberikan sesuai dengan kinerja masing-masing pejabat.

Remunerasi juga diharapkan dapat mencegah atau meminimalisisasi praktik korupsi. Sangat besar dana yang digelontorkan untuk kebijakan ini. Namun rupanya kebijakan ini malah sering kali tidak efektif. Karena selama mental koruptif masih mengakar, dan keinginan untuk cepat kaya masih tumbuh, celah sekecil apapun bisa dengan mudah dimanfaatkan untuk melakukan korupsi.

Di Dirjen Pajak, contohnya, sejumlah kasus korupsi terjadi di instansi yang semua pegawainya menikmati gaji lebih besar dibanding instansi Pemerintah lainnya ini. Gayus Tambunan tokoh terbarunya. PNS golongan III A ini sebenarnya sudah diberi gaji 12 juta setiap bulannya. Angka yang tentunya jauh lebih besar dibanding golongan yang sama di instansi lain.

Menyadari hal ini, Dirjen Pajak akhirnya mengambil jurus religius untuk meminimalisasi korupsi. Pada Senin (19/4) Dirjen pajak mengundang KH Abdullah Gymnastiar untuk memberikan siraman rohani. ”Ibarat naik mobil ketika hujan, lalu wiper tidak jalan, pasti akan gelisah. Artinya apa? Itu karena jalan tidak akan terlihat,” kata kiai yang biasa disapa Aa Gym ini.

Aa mengimbau para pegawai Ditjen Pajak untuk senantiasa berdoa, tak hanya agar terlepas dari melakukan kesalahan seperti Gayus. “Siapa tahu dosanya bukan mirip itu. Tapi di kantor (mata) jelalatan, pikiran kotor, mulut kotor,” ujar Aa yang disambut senyuman para pegawai pajak.

“Kalau kita bertobat, hati tenang dan akan menjadi kuat. Orang mau menghina monggo, orang memfitnah monggo, asalkan kita tetap di jalan yang benar. Janganlah silau dengan duniawi, sifatnya hanya sementara. Kalau punya mobil pengen mewah silakan, tapi jangan haram mendapatkannya,” tambah Aa Gym.

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Rubrikasi

  • Office

    Jl. Pancoran Baran XI no. 2 Jakarta Selatan Phone: (021)79184886-(021)27480899 Email: majalahqalam@yahoo.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: