Ketika Agama Dinistakan

Posted on May 11, 2010. Filed under: Feature Agama |

Shofia Tidjani

Massa yang “jinak”, bisa tiba-tiba beringas jika ada pemicunya. Apalagi ketika penganut sebuah agama atau keyakinan yang memiliki banyak pengikut loyal merasa ajaran yang diyakininya dinistakan atau dipermainkan.

Raut marah penuh emosi terlihat dari wajah Wahsy ibn Harb. Tak lama setelah memasuki kebun Aqraba di wilayah Yamamah, tempat pertahanan terakhir pengikut Musailamah al-Kadzdzab, ia lemparkan tombak ke arah nabi palsu itu, dan tepat mengenai dadanya hingga tembus ke sisi belakang. Tak mau kalah, Abu Dujanah Simak ibn Kharasyah lekas mendekati tubuh Musailamah, dan menebasnya dengan pedang.

Dari salah satu bagian pertempuran besar dan melelahkan yang menurut para pakar sejarah Islam berlangsung pada 11 hingga 12 Hijiah itu, berakhirlah masa pembasmian kaum murtad oleh Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq.

Wahsy ibn Harb, sang pahlawan yang berhasil membunuh Musailamah, adalah seorang budak hitam yang kala itu menjadi maula (anak angkat) Jubair ibn Muth’im. Semangatnya berjuang membela Islam merupakan ganti dari rasa bersalahnya pernah membunuh sepupu Nabi SAW, Hamzah ibn Abdul Muthalib dengan kejam saat perang Uhud sebelum ia masuk Islam dulu.

Puas, senang dan sumringah, begitu luapan emosi Wahsy untuk membalas keyakinan yang dicintai tapi dinistakan orang lain. Bukan hanya Wahsy yang merasakannya, tapi ribuan nyawa kaum muslimin yang gugur dalam perang melawan ridaah (gerakan pemurtadan) pascawafatnya Rasulullah SAW, tak sia-sia.

Mereka rela melakukannya karena cinta untuk membela keyakinan yang dianut. Begitu ternistakan oleh klaim palsu kenabian oleh para kadzdzâbîn (para pendusta) seperti Musailamah, api perang tak elak berkobar dalam jiwa mereka. Tak rela ada pihak yang seenaknya menistakan agama tercinta yang diimaninya.

Seperti diungkap Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Psikolog dan Guru Besar Fakultas Psikologi UI, dalam Psikologi Sosial, massa bersifat irasional, emosional, impulsif, agresif dan destruktif. Menurut teori yang antara lain dikemukakan oleh G. Le Bon ini, suatu massa yang “jinak” (seperti pengunjung pasar, atau penonton bioskop sekalipun), bisa tiba-tiba beringas jika ada pemicunya.

Apalagi ketika penganut sebuah agama atau keyakinan yang memiliki banyak pengikut loyal merasa ajaran yang diyakininya dinistakan atau dipermainkan. Akan mudah terpicu lahirnya perilaku massa, yang bisa berupa kekerasan hingga anarkisme.

Tapi, Sarlito menilai bahwa pemicu ini hanya merupakan salah satu faktor, dari beberapa faktor prasyarat terjadinya suatu perilaku massa. Yaitu tekanan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, biaya hidup dan pendidikan yang mahal dan sebagainya. Atau faktor situasi kondusif untuk beraksi massa, seperti pelanggaran tidak dihukum, diliput oleh media massa, dan sebagainya.

Juga adanya kepercayaan (keyakinan) publik bahwa dengan aksi massa situasi bisa diubah, lalu adanya peluang (sarana dan prasarana) untuk memobilisasi massa, serta kondisi kontrol aparat yang lemah. Dari kelima faktor itu, menurut Sarlito, yang paling berpengaruh adalah keyakinan publik.

Agresi Moral

Beberapa waktu lalu, tujuh lembaga swadaya masyarakat dan empat tokoh nasional mengajukan uji materi (judicial review) Peraturan Presiden No.1/PNPS/1965 yang sudah diundangkan melalui UU No 5/1969. Mereka meminta agar larangan penafsiran agama-agama dibatalkan. Ketentuan tersebut dinilai melanggar kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.

Ketujuh LSM itu adalah Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi HAM dan Demokrasi (Demos), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mereka didukung oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Musdah Mulia, Dawam Raharjo, dan KH Maman Imanul Haq.

Kontra dan penolakan upaya ini terus mengemuka. Tokoh agama dan politik banyak bersuara lantang menghimbau agar pengajuan uji materi itu tidak dikabulkan, dan UU no.5/1969 tetap diberlakukan. Menurut mereka, apabila MK mengabulkan permohonan ini, akan terjadi anarki.

Pencabutan UU tersebut akan mendorong orang berbuat sesuka hati membuat agama sesuai selera. Di sisi lain, masyarakat yang tak terima tindakan itu akan berbuat sesuka harti pula dan melakukan penghakiman sendiri.

“Tindakan main hakim sendiri akan timbul, dan aparat hukum tidak punya pijakan untuk menindak pelanggaran,” kata Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali dalam persidangan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (4/2).

Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi juga dengan tegas mengatakan, ”Kalau tidak ada cantolan hukum, masyarakat bukannya diam, tapi justru akan anarki. Kalau ada hukum hal itu bisa kita rem,” katanya.

Ia menegaskan, permintaan agar UU itu dicabut atas nama demokrasi sangat tidak tepat. Penodaan agama merupakan agresi moral yang justru merusak agama. “Harus dibedakan antara demokrasi dengan agresi moral,” tegas Hasyim.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin juga tegas menolak upaya yang dilakukan beberapa kalangan liberal tersebut. Menurutnya, jika UU yang dimaksud jadi diubah, maka akan sangat berpotensi memicu konflik yang lebih besar bagi kehidupan beragama di Indonesia. “Akan menimbulkan social disorder,” tambah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Din yakin, penolakan ini akan mendapatkan dukungan dari komunitas agama manapun, karena semua umat beragama manapun tak ingin agama mereka yang suci dinodai. Dan dalam hal ini, perlu keterlibatan negara untuk mengaturnya.

Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama juga akan menimbulkan konflik horizontal. “Permohonan ini akan menimbulkan kerentanan kehidupan umat beragama, yang sudah harmonis,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Menurutnya, prinsip dalam satu agama itu tak dapat ditawar-tawar.

Secara lantang Patrialis menyatakan, bahwa pemohon uji materi tidak mengerti bahwa HAM di Indonesia berbeda dengan bangsa lain. HAM di Indonesia harus memiliki pembatas, untuk menghormati hak-hak orang lain.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai munculnya gugatan uji materi ini tak lepas dari kelompok Ahmadiyah. ”Ini tak lepas dari perjuangan kelompok tertentu dalam kasus Ahmadiyah,” tegas Ketua MUI KH Amidhan, yang menjadi koordinator MUI sebagai pihak terkait dalam Sidang MK di Gedung MK Jakarta, Kamis (4/2).

Di depan sidang, Amidhan menegaskan bahwa para pemohon menafsirkan agama secara mengada-ada. ”Pembatalan ataupun perubahan terhadap UU itu akan menimbulkan keguncangan-keguncangan,” tegas Amidhan.

Boks

Provokasi Agama

Sebagai agama dengan tingkat perkembangan luar biasa, Islam menjadi agama yang selalu “empuk” dijadikan pemicu emosi. Banyak kasus provokasi dan penistaan yang sengaja dihadirkan kalangan anti-Islam untuk membangkitkan emosi dan perlawanan umat Islam. Tujuannya satu: agar stigma bahwa Islam sebagai agama kekerasan terus terjaga.

Tengoklah rilis ulang film Obsession: Radical Islam’s War Against The West di Amerika Serikat (AS) beberapa tahun lalu, atau penayangan berulang kartun yang melecehkan Nabi Muhammad SAW di Denmark.

Meski sudah menimbulkan kemarahan Umat Islam, film maupun kartu yang menyakiti umat Islam itu tetap dirilis. Di Denmark, pembuat kartun Nabi Muhammad yang melecehkan tak dapat dipidanakan karena terbentur kebebasan berekspresi dalam hukum negara sekuler tersebut.

Sementara produser film Obsession: Radical Islam’s War Against The West terang-terangan tanpa khawatir ditindak hukum mengaku bahwa film yang dibuatnya itu sengaja untuk ‘menakut-nakuti’ warga AS terhadap orang Muslim dan agama Islam.

“Film ini bukan kritik jujur tentang terorisme dan radikalisme. Namun sengaja mengeksplotasi ketakutan dan histeria dalam upaya menjual konflik yang lebih besar,” ujar Ahmed Rehad, Direktur Komunikasi Strategis untuk Dewan Hubungan Islam-Amerika (CAIR).

Film ini pertama kali diproduksi pada tahun 2006, dan kini telah dirilis ulang dan disebarluaskan ke berbagai negara. Di AS, DVD film yang berdurasi 60 menit ini dimasukkan ke dalam 70 surat kabar terkemuka, dan jutaan kopinya dikirim ke warga AS secara gratis.

Film dokumenter ini menggambarkan tentang kampanye Islam terhadap orang Kristen, orang Amerika dan orang Barat. Film ini juga diputar di berbagai kampus di seluruh Amerika. Walau muatannya biasa-biasa saja, tapi berisi wawancara sejumlah pengamat yang berpandangan anti-Islam. Pandangan mereka kian menyakitkan, karena arah menistakan Islam sangat kuat. Belum lagi ditambah tayangan rekaman berbagai serangan teror, klip-klip film dari televisi Arab dan film sejarah yang dikaitkan dengan kekerasan umat Islam.

Dalih Clarion Fund, LSM tak dikenal yang dibentuk Raphael Shore, produsen film Kanada dan tinggal di Israel, film yang awalnya dibuat pada 2006 ini berfokus utama untuk membantu warga AS “memahami ancaman paling mendesak dari Islam”. Ia menyebutnya “Islam radikal”. Gregory Ross, direktur komunikasi untuk Clarion Fund, mengatakan, waktu rilis ulang film ini sengaja dilakukan bertepatan dengan peringatan tragedi berdarah 11 September untuk kian menampilkan efek dramatis.

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Rubrikasi

  • Office

    Jl. Pancoran Baran XI no. 2 Jakarta Selatan Phone: (021)79184886-(021)27480899 Email: majalahqalam@yahoo.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: