Mengurai Trauma UN

Posted on May 11, 2010. Filed under: Feature Pendidikan |

B. Pakuwinata

Hati gundah sepanjang hari dirasakan Indah Kusumaningrum (21) beberapa tahun lalu menunggu hasil kelulusan Ujian Nasional (UN) yang oleh pihak sekolahnya dijanjikan akan dikirmkan ke rumah masing-masing siswa. Tapi, berita yang ditungu-tunggu tak juga kunjung hingga malam menjelang.

Beberapa temannya sudah menerima hasil di hari pengumuman kelulusan. Para guru sekolahnya yang dicoba dihubungi pun tak ada yang membuka mulut. Berita menyesakkan didapat setelah orangtua Indah menelepon kepala sekolah malam itu juga.

Shock, kaget. Sekelas yang tak lulus cuma dua orang, saya dan seorang teman lainnya,” tutur alumni SMA PSKD 7 Depok jurusan IPA itu seperti diberitakan detikNews. Padahal, selama tiga tahun menempuh pendidikan di SMA, Indah mengaku selalu masuk 10 besar. Tak pernah luput sekalipun. Dan persiapan Indah menghadapi UN pun ia lakukan dengan mengikuti bimbingan belajar setahun sebelumnya, atau sejak naik ke kelas tiga SMA.

Ternyata, hanya gara-gara satu mata pelajaran, dirinya dinyatakan tak lulus, dan tak layak mendapat ijazah SMA yang ia impikan. Dua mata pelajaran lainnya, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, gadis berambut panjang ini mendapatkan nilai lumayan, delapan. Nilai itu jauh di atas standar kelulusan yang ditetapkan pemerintah saat itu, 4,26.

“Saya jatuh di mata pelajaran matematika, dapat nilai empat. Hanya selisih sedikit, nol koma,” ujar Indah saat perayaan “Syukuran Kemenangan Gugatan UN” di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, akhir tahun lalu.

Bukan hanya satu nilai mata pelajaran yang hanya selisih sedikit dari standar nilai pemerintah itu saja yang membuat Indah gemas. Belakangan ia mengetahui, banyak teman-temannya yang memiliki nilai sedikit di atas standar pada tiga mata pelajaran itu malah lulus.

“Teman-temanku banyak yang nilai tiga mata pelajarannya lima, tapi lulus. Nilaiku yang delapan ada dua, cuma satu yang empat, malah nggak lulus. Nilai delapan jadi percuma. Buat apa belajar keras-keras di dua mata pelajaran itu, nilai bagus-bagus kalau tak ada gunanya,” kenang Indah dengan kecewa.

Akhirnya, Indah pun mengikuti kursus privat untuk mengejar ujian Kejar Paket C dua bulan setelahnya. Hasilnya, ujian matematika mendapat nilai sembilan, dan mata pelajaran lainnya tujuh. Masalah tak lantas selesai, formulir ujian masuk Universitas Indonesia (UI) yang dibeli seharga Rp 350 ribu pun sia-sia. Karena saat itu UI tak menerima ijazah Kejar Paket C. Beberapa universitas swasta pun ada yang menolaknya.

Setelah mencari-cari informasi mengenai sekolah di universitas, Indah pun diterima di program D3 Manajemen Keuangan YAI, Kramat Raya. Kini, ia telah lulus dari universitas itu, tepat tiga tahun kuliah.

“IPK terakhir saya 3,5, dan sekarang sedang mencari kerja. Saya ingin membuktikan, bahwa tak lulus UN bukan berarti tak mampu sukses di universitas,” ujar Indah.

Perjuangan Indah ini, didukung orang tuanya, Kristiono (50), yang saat mendengar Indah tak lulus UN langsung meminta bantuan kepada LBH Jakarta. Hingga akhirnya ada sekitar 58-an orang korban UN mengajukan citizen law suit kepada pemerintah pada 2006 lalu. Mahkamah Agung (MA) pun memutuskan berpihak pada para penggugat ini 14 September 2009 silam.

***

Sejak digulirkan, UN terus menjadi kontroversi, dan terus menuai banyak kritik dari masyarakat yang seakan menutupi dampak positifnya. Secara positif, UN menjadi contoh efisiensi waktu, tenaga, dan dana pelaksanaan ujian.

Tapi mudharatnya jauh lebih banyak. Pertama, beban mental siswa sangat berat karena dituntut untuk merangkum ilmu-ilmu yang dipelajarinya selama tiga tahun dalam satu momen ujian akhir.

Kedua, karakter  yang unhumanis (kurang memanusiakan manusia), karena tidak memperhatikan keseluruhan aspek proses pendidikan siswa selama belajar di sekolah. Aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa tidak dipertimbangkan menjadi barometer kelulusan dalam UN.

Seperti pendidikan di pondok pesantren yang mu’adalah (diakui) oleh Departemen Agama RI. Sebagai pilar pendidikan keagamaan, penilaian kelulusan santri di pindoi pesantren diambil dari seluruh mata palajaran yang diujikan, yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, plus ujian karya. Belum lagi keharusan para satri untuk menjawab ujian menggunakan bahasa asing pada beberapa mata pelajaran.

Aspek psikomotorik mendapat penilaian tertinggi dalam sistem ini. Walau santri secara kognitif sangat pintar dan berprestasi, namun jika aspek psikomotoriknya rendah, sangat mungkin mereka gagal. Begitu pula sebaliknya.

Pola ini jelas bertolak belakang dengan sistem penilaian seperti yang dilaksanakan dalam UN.

Mental Destruktif

Dampak negatif UN juga berakumulasi seiring kondisi politik pendidikan di Indonesia. Walau sukses merumuskan undang-undang sistem pendidikan nasional yang menghargai keunikan sisi psikis peserta didik (intelektual, emosional, dan spiritual) dengan ditetapkannya sistem pendidikan berbasis kompetensi (KBK) lalu kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), namun, Pemerintah gagal mencapai pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan.

Meski ada program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ketimpangan kualitas pendidikan di kota dan daerah (desa dan pedalaman) masih kasat terlihat. Fenomena ini menimbulkan perspektif negatif daerah terhadap pelaksanaan UN yang menetapkan standar sama dengan perkotaan.

Akhirnya, karena terkait prestis daerah di mata Pusat, dan prestis sekolah di mata masyarakat, bercampurlah kepentingan akademik dengan kepentingan politik pemerintah daerah dan sekolah.

Untuk menghindari rapor merah yang ditentukan berdasarkan tingkat kelulusan siswa, Pemerintah Daerah dan pihak sekolah tak jarang bekerjasama mencari solusi praktis cara agar para siswa peserta UN di wilayahnya lulus maksimal. Beragam cara dan gaya penyimpangan pun dilakukan, seperti membocorkan soal ujian lalu menyebarkan jawabannya kepada siswa peserta UN, atau lainnya.

Fenomena ini jelas mempengaruhi mental siswa. Dari segi psikologi belajar, siswa akan cenderung bermental pemalas karena tanpa belajar pun mereka terjamin kelulusannya. Mental kolusif dan nepotis juga tumbuh dengan upaya menyontek yang “dilegalkan” para guru.

Dari segi proses KBM (kegiatan belajar mengajar), siswa cenderung akan meremehkan guru dan pelajarannya. Karena, dalam benak siswa telah terbentuk perspektif “belajar atau tidak belajar sama saja, karana akan diberi jawaban agar pasti lulus”. Atau karena materi yang diujikan dan menentukan kelulusannya hanya beberapa mata pelajaran tertentu, asumsi “ngapain cape-cape belajar mata pelajaran lain” terpupuk.

===

Boks

Trauma Psikis

Terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi pemerintah terkait UN, mantan Rektor Universitas Gajah Mada (UGM), Prof. Dr. Ichlasul Amal, menyambut positif keputusan tersebut.

Sebab menurutnya, UN tak hanya memberatkan para siswa, tapi juga berdampak trauma psikis luar biasa. “Terutama terjadi pada siswa yang tak lulus. Biasanya semangat mereka langsung patah, meski ada kesempatan tahun depan atau menempuh ujian kejar paket C,” katanya beberapa waktu lalu (28/12).

Bagi Ichlasul Amal, faktor terberat dalam pelaksanaan UN adalah penyamarataan materi untuk semua siswa di Indonesia. Materi UN tidak dipilih dan diklasifikasi berdasarkan wilayah atau kemampuan setiap daerah. Hingga yang terjadi ketika siswa tak mampu mengerjakan soal, mereka tak siap menerima hasil ujian.

Banyak siswa stres atau bertindak nekat lantaran tak lulus sekolah. Lebih dari itu, kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan  tinggi atau mencari pekerjaan pun terhambat. “Padahal, karena kemampuan ekonomi tidak mencukupi, banyak siswa SLTA yang berharap bisa mencari pekerjaan selepas menerima ijazah. Ketika mereka dinyatakan tidak lulus, tentu muncul masalah baru,” ujarnya.

Terbukti di awal penerapan sistem UN tahun 2006 lalu, banyak siswa berprestasi di sekolah justru gagal dalam UN. Menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak (KPA) Seto Mulyadi, ditemukan sedikitnya 100 anak menderita trauma akibat UN, dan empat anak mencoba bunuh diri, salah satunya tidak tertolong. Juga, 305 pengaduan seputar UN menumpuk di KPA. Maka bekerjasama dengan para psikolog dari berbagai perguruan tinggi, Kak Seto pun lekas mendirikan Trauma Centre bagi korban trauma UN kala itu.

Setelah berjalan beberapa tahun, tepatnya tahun 2009, kejadian serupa dialami puluhan siswa Madrasah Aliyah (MA) 5 Haurgading, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Mereka trauma karena tidak lulus UN. Dari 66 siswa jurusan IPS, hanya 24 siswa yang lulus.

Kebijakan pemerintah memberi kesempatan mereka untuk mengikuti ujian persamaan atau paket C tidak membantu. Mereka enggan mendaftar ujian susulan itu. Dari 217 siswa yang tidak lulus UN di kabupaten itu. Hanya 190 siswa yang mendaftar ujian paket C.

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Rubrikasi

  • Office

    Jl. Pancoran Baran XI no. 2 Jakarta Selatan Phone: (021)79184886-(021)27480899 Email: majalahqalam@yahoo.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: