Paradigma Ujian Anti-Demokrasi

Posted on May 11, 2010. Filed under: Serambi |

Ujian Nasional (UN) yang “mendebarkan” banyak kalangan berakhir sudah. Padahal menurut amar putusan Mahkamah Agung (MA), kasasi nomor Register 2596 K/PDT/2008 yang diajukan Pemerintah terkait putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007 sudah ditolak.

Kiat Peninjauan Kembali (PK) pun dilakukan Pemerintah hingga UN 2010 dapat tetap langgeng terlaksana. Di samping upaya Pemerintah untuk “mengubah” beberapa aspek dalam UN yang banyak ditolak masyarakat dapat berjalan.

Cukupkah itu? Tetap saja! Mudharat UN masih terlihat dalam pelaksanaannya di masa “injury time” menunggu PK dikabulkan atau ditolak. Mental “yang penting lulus” masih kentara dalam diri banyak pelajar kita. Upaya-upaya instan, seperti mengejar pelajaran lewat kursus yang menyediakan “jaminan” tepat mengisi jawaban UN kian marak dilakukan.

Berubah seketat apapun sistem UN, tetap saja ujian sudah tidak menjadi sakral bagi banyak pelajar. Mengapa? Karena belajar di Indonesia bisa santai tanpa beban, dan para guru sudah menyiapkan segalanya agar mruid mereka lulus UN. Dari materi, kiat, kisi-kisi hingga bocoran.

Berbeda dengan negara-negara lain -yang kebanyakan tidak menggunakan pola UN ala kita-. Ujian semua mata pelajaran, terlebih ujian peralihan tingkat sekolah, begitu sakral dan “mendebarkan”. Bedanya, di luar sana kesakralan dan debarannya bukan berbalas upaya culas untuk lomba bersandar malas kepada para guru, mencari bocoran ato menyontek.

Di Mesir maupun India, beberapa minggu, bahkan bulan, ketika masa menjelang ujian, jalan dan tempat bermain nyaris sepi dari anak-anak pelajar. Masyarakat dan para orangtua peduli untuk mendisiplinkan anak agar konsentrasi belajar dan tidak menyepelekan ujian. Bagi mereka, belajar bukan hanya ketika dan untuk ujian, tapi belajar harus simultan, bukan instan.

Buku tulis pelajar di kedua negara yang hampir selevel secara ekonomi maupun segala bidang dengan negara kita itu pun nyaris penuh, bahkan kurang, untuk menampung ringkasan pelajaran yang diberikan guru mereka selama di kelas. Sementara di Indonesia, buku tulis pelajar kebanyakan nyaris masih “suci” hingga masa akhir tahun. Budaya mencatat, tak ada!

Represif kekuasaan masih berlaku di era reformasi dan keterbukaan ini. Pendidikan yang seharusnya secara demokrasi merupakan “kemauan” dan kehendak rakyat banyak, masih diakui sebagai “milik” Pemerintah, yang sebenarnya bertugas sebagai fasilitator demokrasi pendidikan, bukan tukang perintah yang memaksa sebuah sistem kepada rajanya negara: rakyat, masyarakat. Kapan paradigma ini bisa berubah?

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Rubrikasi

  • Office

    Jl. Pancoran Baran XI no. 2 Jakarta Selatan Phone: (021)79184886-(021)27480899 Email: majalahqalam@yahoo.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: