Beda Partai, Keluarga Runtuh?

Demokrasi membuka pintu bagi satu keluarga untuk berkendaraan politik berbeda. Benarkah beda partai menyebabkan runtuhnya bangunan keluarga?

Matahari tengah bersinar terik, ketika puluhan fungsionaris Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), beberapa waktu lalu, ”nyekar” ke makam proklamator Mohammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dari sana, mereka juga melanjutkan ziarah ke makam begawan ekonom Sumitro Djojohadikusumo di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat.

Tampak turut dalam rombongan, Ketua Umum Gerindra Suhardi beserta dua Wakil Ketua Umum Gerindra, yaitu Fadli Zon dan Halida Hatta, putri bungsu Bung Hatta. Halida bergabung dengan Partai Gerindra sejak awal tahun 2008. Berbeda dengan sang kakak, Meutia Hatta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, yang menjadi Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Halida memutuskan untuk memilih partai lain.

”Kami tentunya ingin //bareng//. Tapi, kalau kita lihat orang main bola, wajar kalau si A yang bagus dipasang di sebelah sini, lalu si B yang juga bagus ditaruh di sebelah sana. Yang jelas, semua sama-sama giring bola ke gawang. Apalagi, kami tidak berbeda ideologi, sama-sama penganut ajaran Bung Hatta,” kata Halida. Meski lebih memilih Gerindra, Halida sangat paham dengan sejarah pembentukan PKPI.

Lalu bagaimana respon keluarga melihat dirinya tidak ikut mendukung PKPI? ”Kalau buat saya, semakin banyak ajaran Bung Hatta disebarkan, saya semakin bahagia. Saya yakin begitu juga Meutia,” ujarnya sembari tersenyum.

Meski berbeda afiliasi partai, Halida merasa hubungannya dengan Meutia tetap baik-baik saja. ”Soal partai masing-masing punya kebijaksanaan sendiri. Kami tidak dalam posisi saling mempengaruhi, karena kami sudah tahu jalannya sama, cuma penekanannya berbeda. Akhirnya, semua juga untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara Meutia Hatta mengakui, saat adiknya memutuskan masuk di Gerindra dan menjadi Caleg di sana, memang tidak melalui persetujuan dirinya. Namun, itu bukan masalah mendasar baginya. ”//Masak// orang sudah 52 tahun masih perlu diatur-atur,” ujar perempuan kelahiran Yogyakarta, 21 Maret 1947 itu.

Bagi sulung tiga bersaudara itu, keberadaan Halida dalam politik, justru sesuai dengan kampanye yang terus a sampaikan kepada publik selama ini. Bahwa, perempuan juga harus berpolitik dan masuk ke dalam partai. Minimal kuotanya terpenuhi 30 persen perempuan. ”Jadi, bisa partai manapun, tak harus di partai saya,” ujarnya.

Pemberian kebebasan itu, kata Meutia, sesuai ajaran sang ayah agar selalu bersikap toleran. Dalam mendidik anak-anaknya, Hatta tak pernah berusaha mengindoktrinasi sesuatu, termasuk ketertarikan pada politik. Sang proklamator tak pernah memaksa anak-anaknya untuk harus suka pada politik. Tapi, kalau ada yang tertarik ke politik, Bung Hatta pasti akan membimbing sepenuh hati. ”Seingat saya, memang saya dan Halida yang lebih memiliki ketertarikan,” ujar suami dari ekonom Sri Edi Swasono itu.

Perbedaan pilihan politik juga dialami pasangan artis Ikang Fauzi-Marissa Haque. Pada Pemilu 2009 ini, mereka maju sebagai calon anggota DPR RI dari partai berbeda, Partai Amanat Nasiona (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ikang melalui PAN, sedangkan Marissa dari PPP. Meski beda partai, hubungan keduanya tampak tak terganggu.

Marissa mengatakan, dirinya dan suami percaya, bahwa keputusan maju sebagai Caleg dari dua partai berbeda memiliki akhir yang sama. ”Kami hanya beda jalan, tapi titik akhirnya tetap satu, yaitu menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk masyarakat,” ujarnya.

Bahkan, lanjut perempuan kelahiran Balikpapan, 15 Oktober 1962 itu, antara dirinya dan Ikang telah membangun komitmen untuk saling mendukung. ”Saya siap membantu meraih dukungan di daerah pemilihan Ikang, begitu sebaliknya,” ungkap ibu dua anak itu.

Marissa menjadi Caleg PPP untuk daerah pemilihan (Dapil) Jabar I, yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Untuk meraih suara, ia mengakui sedikit kesulitan memasuki jaringan kelompok modern. Karena itu, ia meminta bantuan Ikang. ”Sebagai aktivis PAN yang berbasis masyarakat kota, Ikang punya hal itu,” bebernya.

Bantuan yang diminta, misalnya, bagaimana cara agar Marissa dapat masuk dan menyosialisasikan diri dalam komunitas Muslim yang banyak beraktivitas di Masjid Salman, ITB. ”Sedangkan saya akan mencoba membantu membuka pintu di kalangan tradisionalis Banten,” ujar mantan Cawagub Banten pada 2006 itu. Ikang maju melalui Dapil Banten I, yang meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Menurut pemilik nama lengkap Ahmad Zulfikar Fawzi itu, dalam urusan politik, keduanya memang kerap berbeda pendapat. Meski begitu, komitmen untuk menjaga keharmonisan keluarga tetap menjadi prioritas utama. ”Biar bagaimanapun, saya kan imamnya. Saya juga sering belajar dari istri. Jadi, kami saling mengingatkan walau sering berdebat,” katanya lantas tertawa.

Menurut Ikang, dalam hidup, agama paling utama. Selanjutnya, keluarga, menyusul kemudian pekerjaan. ”Menjadi politisi partai termasuk kategori pekerjaan. Sedangkan keluarga di atas itu,” tegasnya.

Perceraian Meningkat

Menurut Dirjen Bimas Islam Prof Nasarudin Umar, angka perceraian karena perbedaan politik atau partai dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan presiden (Pilpres) cenderung naik dari tahun ke tahun. Walau prosentasenya masih terbilang kecil, tapi ini harus diwaspadai. ”Karena dapat mengganggu keutuhan dan kelanjutan masa depan bangsa,” katanya dalam pertemuan dengan wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Yang terbaik, imbuh Nasarudin, adalah mengamankan jaring-jaring keluarga. Perceraian akibat Pemilu karena latar belakang pandangan harus dihindari. Karena itu, ia mengimbau kepada umat Islam menghindari adanya perbedaan yang dapat menjurus pada perceraian. ”Urusan politik adalah urusan sesaat. Sementara urusan keluarga adalah urusan seumur hidup, bahkan sampai akhirat,” kata tandasnya.

Dalam pertemuan itu lain, dalam acara Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan Tingkat Nasional, Nasaruddin mengungkap fenomena cendeurung meningkatnya perceraian di Indonesia. Gejolak yang mengancam kehidupan struktur keluarga ini semakin bertambah jumlahnya sejak tiga tahun terakhir. Setiap tahun, ada dua juta perkawinan, tapi perceraian juga meningkat dua kali lipat. Setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangan bercerai, umumnya mereka yang baru berumahtangga.

Ia menegaskan, apabila angka perceraian di masyarakat terus meningkat, itu menjadi bukti kegagalan kerja Badan Penasehat Pembinaan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dalam kasus perceraian suami-istri, terjadi fenomena mencengangkan. Di enam kota besar di Indonesia, terbesar di Surabaya, ternyata jumlah istri yang menggugat cerai suaminya makin meningkat.

Di Jakarta tercatat 5.193 kasus perceraian, 3.105 (60 persen) di antaranya adalah istri menggugat cerai suami. Dan hanya 1.462 kasus suami menggugat cerai istrinya. Di Surabaya, dari 48.374 kasus, sebanyak 27.805 (80 persen) adalah kasus istri menggugat cerai suami, sementara suami menggugat cerai istrinya mencapai 17.728 kasus. Di Bandung, dari 30.900 kasus perceraian sebanyak 15.139 (60 persen) adalah kasus istri gugat cerai suami dan suami gugat cerai istri sebanyak 13.415 kasus.

Selanjutnya, di Medan dari 3.244 kasus, sebanyak 1.967 (70 persen) kasus terjadi istri menggugat cerai suami, dan hanya 811 kasus suami menggugat cerai istri. Di Makassar, 75 persen dari 4.723 kasus perceraian, sebanyak 3.081 kasus istri menggugat cerai suami, dan 1.093 kasus sebaliknya suami menggugat cerai istri. Di Semarang, dari 39.082 kasus 70 persen di antaranya (23.653 kasus) merupakan gugatan istri untuk bercerai dari suaminya, dan hanya 12.694 kasus suami menggugat cerai isteri.

Menurut Dirjen Bimas Islam Prof Dr Nasaruddin Umar, penyebab perceraian tersebut antara lain karena ketidakharmonisan rumahtangga (46.723 kasus), faktor ekonomi (24.252 kasus), krisis keluarga (4.916), cemburu (4.708 kasus), poligami (879), kawin paksa (1.692), kawin bawah umur (284), dan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (916).

“Suami atau istri dihukum lalu kawin lagi terjadi dalam 153 kasus, cacat biologis atau tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis 581 kasus, perbedaan politik 157 kasus, gangguan pihak keluarga 9.071 kasus, dan tidak ada lagi kecocokan karena selingkuh sebanyak 54.138 kasus,” katanya.

Tingginya permintaan gugat cerai istri terhadap suami tersebut diduga karena kaum perempuan merasa mempunyai hak yang sama dengan lelaki. Ini akibat globalisasi sudah kian kebablasannya kaum perempuan memahami tuntutan pesamaan hak. (Sofyan Badrie)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Rubrikasi

  • Office

    Jl. Pancoran Baran XI no. 2 Jakarta Selatan Phone: (021)79184886-(021)27480899 Email: majalahqalam@yahoo.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: