Beban Janji Sekolah Gratis

Tata Septayuda

Sewaktu masa kampanye dulu, banyak Caleg ”menggombal” gratisnya biaya pendidikan. Ketika sudah duduk di kursi empuk dan mereka ditagih janjinya tempo hari, banyak alasan mereka keluarkan, umumnya: dana APBN pas-pasan! Masyarakat kecewa. Betulkah pendidikan akan benar-benar gratis? Apa dampaknya?

“Saudara-saudara, merdeka! Tahun 2009 sekolah akan gratis!” Begitu penggalan pembuka dari layanan iklan masyarakat yang dipersembahkan Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) di beberapa stasiun televisi. Bahkan dalam penutup layanan iklan itu, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Soedibyo memantapkannya dengan pernyataan, “Sekolah harus bisa!”

Dalam sebuah program sosialisasi Wajib Belajar (Wajar) Dikdas Gratis sembilan tahun dan PP no. 74 tahun 2008 tentang guru, di Banyumas, Jawa Tengah, April lalu, Bambang kembali menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi bagi sekolah yang tidak memberikan pendidikan dasar (Dikdas) secara gratis.

Terkait masih banyaknya daerah yang belum membuat perda dikdas gratis, ia mengatakan, tanpa peraturan daerah pendidikan dasar gratis (Perda Didas), sebenarnya pendidikan gratis sudah berjalan dan dilaksanakan oleh banyak kepala sekolah. “Tetapi dengan Perda, akan jelas mana yang boleh dan mana yang tidak,” katanya.

Menurut Bambang, dalam perda tersebut harus dipertegas tentang pengelolaan dana operasional sekolah (BOS), termasuk sanksi bagi sekolah yang melanggarnya. “Pendidikan gratis bukan berarti semuanya dibebankan pada BOS. Karena dana BOS hanya sebatas pada biaya pendidikan,” katanya.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana BOS 50% lebih besar dari tahun sebelumnya. Bila tahun lalu alokasinya Rp 10,5 trilyun, tahun ini naik menjadi Rp 16 trilyun. Sejak dana BOS diluncurkan tahun 2005, jumlahnya naik secara signifikan.

Sementara menurut Dirjen Mendikdasmen, Prof. Suyanto, PhD, pemerintah sengaja menaikkan anggaran BOS secara signifikan, agar pendidikan, terutama dalam rangka Wajar 9 Tahun, mengalami peningkatan mutu. Jatah untuk anak sekolah dasar (SD) yang ada di perkotaan dan pedesaan berbeda tipis, karena kebutuhannya juga berbeda.

Untuk perkotaan ditetapkan Rp 400.000 persiswa setiap tahun, sedangkan untuk kabupaten Rp 397.000. Untuk siswa SMP di kota mendapat jatah Rp 575.000, dan kabupaten Rp 570.000. Dengan dana itu, siswa bisa menikmati pembebasan biaya sekolah dan beberapa buku paket versi murah yang hak ciptanya dibeli oleh pemerintah.

Menurutnya, dana BOS ini diarahkan untuk penyediaan pendanaan biaya non-personalia bagi satuan pendidikan. Alokasinya bukan untuk gaji guru, melainkan untuk peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi, konsumsi, dan lain-lain.

Karena itu, semua pendidikan dasar wajib menggratiskan para siswa dari pungutan operasional. Selain agar beban orangtua siswa menjadi ringan, BOS diarahkan agar mutu pendidikan menjadi lebih baik.

Sekolah yang memungut bayaran dari siswa SD dan SMP akan ditindak tegas dan dihukum berat. Tak tanggung-tanggung, bagi yang melanggar kepala sekolahnya didenda Rp 500 juta dan diberhentikan sebagai tenaga pendidikan. Aturan ini berlaku untuk semua pendidikan dasar,kecuali sekolah berstandar internasional atau rintisannya.

***

Tapi apakah dengan begitu pendidikan akan seluruhnya akan benar-benar gratis seperti yang dikampanyekan banyak Caleg saat tebar pesona menggaet suara dalam setiap perhelatan Pemilu?

Menurut Ali Khomsan, Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB, psikologis bangsa Indonesia memang suka ”kagetan”, apalagi menyangkut kebijakan yang belum pasti. Angin surga yang dihembuskan bahwa tahun depan bakal tidak ada lagi pungutan di SD negeri, oleh masyarakat seharusnya jangan terlalu diharap banyak dapat terwujud, namun jangan pula menanggapinya secara pesimistis.

Ali menambahkan, masyarakat sudah sangat sering mendengar berita-berita yang membesarkan hati setiap orangtua yang masih mempunyai anak-anak di bangku sekolah. Alwi Shihab, contohnya, mantan Menteri Kesra di awal pemerintahan SBY itu dulu pernah membuat gebrakan, katanya buku sekolah akan berlaku selama lima tahun. Tapi apa implementasinya?

Bagi Ali, daripada sekedar janji-janji ingin menggratiskan pendidikan, sebaiknya fokuskan dulu kepada pengembangan faktor dan sarana penunjang pendidikan, seperti guru dan gedung-gedung sekolah. Kalau guru sudah dihargai sewajarnya, mereka akan kerja profesional dan tidak mengorupsi apapun, khususnya waktu. ”Guru harusnya menjadi profesi yang membanggakan,” tegas Ali.

Janji Para Hipokrit

Abdullah Yazid, pemerhati pendidikan dari FKIP Universitas Islam Malang (Unisma) memaparkan begitu beratnya tanggungan para orangtua untuk menyekolahkan anak. Dana BOS yang diberikan pemerintah, ternyata hanya ”secuil” dari rentetan kebutuhan ril pendidikan anak-anak mereka.

Karena yang besar bukanlah biaya operasional pendidikan, tetapi kebutuhan penunjang pendidikan. Seperti membeli seragam, alat tulis, buku bacaan alternatif, iuran dadakan, dan pos-pos lain untuk mengembangkan kemampuan siswa. Semua kebutuhan itu tentu tidaklah cukup dinominalkan dengan hitung-hitungan pemerintah atas konsep dan format pendidikan gratis yang dirancang.

Dari hasil studi yang dilakukan Supriadi (2000), tersibak data, untuk memenuhi kebutuhan buku pelajaran sekolah dan alat tulis saja, keluarga siswa rata-rata harus mengeluarkan biaya Rp 92.645 percaturwulan. Dengan kata lain, meski sejak 1976 SPP untuk jenjang SD telah dihapuskan, lalu disusul penghapusan SPP untuk jenjang SMP sejak 1994, nyatanya tak mungkin pernah ada yang namanya ”pendidikan gratis”.

Bagi Abdullah Yazid, isu pendidikan gratis, sebenarnya sudah terlalu ”basi” dikonsumsi masyarakat. Andaipun ada kemungkinan biaya pendidikan gratis, itupun sekadar SPP yang sangat jauh lebih kecil dari keseluruhan biaya yang harus dirogoh dari kocek para orangtua. Atau dalam bahasa orang-orang kampung, ”Cuma senilai satu bungkus rokok!”

Yazid melihat banyaknya kecenderungan sikap hipokrit para politikus yang menjanjikan sekolah gratis. Saat mereka sudah duduk di kursi pemerintahan atau legislatif, nasional maupun daerah, lalu ditagih janji politik itu, mereka biasanya malah berputar-putar memberi puluhan alasan.

”Apologi yang umum tak jauh dari alasan anggaran dana APBN/APBD yang pas-pasan. Terkadang mereka menuding korupsi sebagai biang kerok keterbatasan dana itu,” papar staf peneliti Pusat Studi dan Pengembangan Kebudayaan (PUSPeK) Averroes Malang, Jawa Timur itu.

===========

Boks 1

Kecewa dengan Janji Gratis

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2003, dari 42 juta anak usia 7-18 tahun, 64,5% pendidikan tertingginya hanya SD, 35,5% SMP, dan 16,8% SMA. Di samping alasan kemiskinan, budaya orang tua, dan sekolah yang tidak menyenangkan, 67% yang tidak bersekolah disebabkan ketiadaan biaya, dan 8,7% membantu orang tua mencari nafkah. Ketidak-sanggupan mereka membayar sekolah, meliputi alasan tak sanggup membayar SPP bulanan, uang seragam, dan uang buku.

Janji pendidikan gratis, membuat banyak orang, khususnya para orangtua kurang mampu berpengharapan besar dapat menyekolahkan anaknya secara wajar. Tapi sejalan waktu, hanya janji tanpa realisasi yang ada. Akibatnya, mereka kecewa, lalu tidak puas, tidak senang dan berkecil hati.

Menurut Nana Jiwayana, Koordinator Lingkar Studi Partere Universitas Pendidikan Indonesia, kebijakan elit politik dan para pemimpin terpilih, sangat sering tidak sesuai dengan harapan yang diberikan ketika mereka berkampanye.

Janji-janji kesejahteraan, penghapusan pengangguran, pengurangan jumlah kriminalitas, pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, dan harapan-harapan lainnya, telah membawa rakyat pada impian yang indah. Dengan retorika yang manis, rakyat dininabobokan dan suara mereka dirampas demi kekuasaan elit.

Ketika mereka sibuk berkampanye, SD Mulyo Asri II di Kabupaten Malang malah mengalami kejadian tragis. Meja dan kursi untuk kegiatan belajar mengajar para siswa diambil paksa oleh para perajin yang membuatnya. Hal ini disebabkan pemerintah belum membayar meja kursi tersebut sejak 2006.

===========

Boks 2

Dampak Janji Palsu Pendidikan Gratis

• Kecewa. Karena dijanjikan pendidikan gratis tapi tak kunjung terwujud. Masyarakat akan kecewa. Dampaknya, kelak tak akan lagi mempercayai janji-janji politik, dan yang paling bahaya, mereka akan tidak lagi mau bersentuhan untuk menggunakan hak suara (Golput).

• Apatis. Karena terus dirundung kekecewaan akibat “dibohongi”, masyarakat akan kehilangan emosi, motivasi, maupun antusiasme kepada politik. Akhirnya mereka akan acuh.

• Hipokrit. Para Celeg yang fasih mengampanyekan isu pendidikan gratis, tapi seteleh menjabat tak mampu mewujudkannya, cenderung hipokrit (munafik). Dengan salah satu ciri suka berbohong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Rubrikasi

  • Office

    Jl. Pancoran Baran XI no. 2 Jakarta Selatan Phone: (021)79184886-(021)27480899 Email: majalahqalam@yahoo.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: